Belum habis bulan Agustus 2025 dan masih di bulan kemerdekaan Indonesia, masyarakat di berbagai daerah turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah dan DPR. Aksi ini berlangsung di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, hingga Medan dan lain sebagainya, dengan partisipasi massa yang cukup besar. Demonstrasi tersebut mencerminkan adanya keresahan publik yang ingin disalurkan melalui ruang demokrasi.
Namun, yang mereka temui bukanlah pintu dialog, melainkan tembok represi. Pemerintah menanggapinya dengan penutupan jalan dan pembatasan informasi di ruang digital, liputan media yang dikendalikan, hingga intimidasi aparat di lapangan. Demonstrasi yang semula hanya seruan protes kini menjelma menjadi simbol perlawanan nasional terhadap negara yang menutup mata dan telinga atas jeritan warganya sendiri.
PERISTIWA
Gelombang demonstrasi yang awalnya terjadi di berbagai kota akibat penolakan kenaikan tunjangan DPR terus meluas dan memanas. Situasi ini memuncak pada 28 Agustus 2025 ketika kericuhan pecah di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, dan menewaskan seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Insiden tragis ini memicu gelombang kemarahan publik sekaligus menambah daftar panjang kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan dan cara penanganan aksi di lapangan.
Sebagai respons, pada 29 Agustus 2025 ribuan massa kembali turun ke jalan dalam aksi bertajuk “Bela Affan Kurniawan” di Jakarta. Tuntutan utama mereka adalah pengusutan yang transparan dan akuntabel atas peristiwa tersebut. Namun, aksi yang semula berlangsung sebagai bentuk solidaritas kemudian memanas hingga terjadi perusakan sejumlah fasilitas umum, yang pada akhirnya semakin memperkeruh keadaan.
KEKACAUAN YANG TERJADI
Berikut lokasi yang terbakar:
- Halte Polda Metro Jaya (Jalan Sudirman)
- Halte Senen Toyota Rangga
- Halte Senen Sentral
- Halte Senayan BANK DKI
- Halte Gerbang Pemuda
- Halte Bundaran Senayan
- Halte Pemuda Pramuka
Gerbang tol yang terbakar, meliputi:
- Gerbang Tol Slipi 1
- Gerbang Tol Slipi 2
- Gerbang Tol Pejompongan
- Gerbang Tol Senayan
- Gerbang Tol Semanggi 1
- Gerbang Tol Semanggi 2
- Gerbang Tol Kuningan 1
PEMBUNGKAMAN & SANGGAHAN
Surat edaran yang beredar dan diklaim berasal dari KPID Provinsi DKI Jakarta, berisi imbauan kepada stasiun televisi dan radio untuk menahan liputan demonstrasi yang dinilai provokatif.
Banyak isu yang beredar terkait pembungkaman narasi rakyat. Surat edaran yang mengatasnamakan KPID Provinsi DKI Jakarta meminta stasiun televisi dan radio untuk menahan liputan demonstrasi yang dianggap provokatif. Padahal, yang nyata terjadi di lapangan adalah suara rakyat yang menuntut keadilan. Media dinilai diarahkan untuk menutup mata, sementara masyarakat justru diingatkan untuk “tidak menyebarkan hoaks”.
KPID Provinsi DKI Jakarta kemudian membantah keberadaan surat edaran tersebut dan menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi palsu yang tidak pernah diterbitkan secara resmi. KPID DKI menolak tudingan telah melakukan pembungkaman terhadap pers dan menyatakan tetap menjunjung tinggi kebebasan pers yang berlandaskan etika penyiaran. Namun, klarifikasi yang disampaikan setelah isu terlanjur menyebar luas membuat sebagian publik meragukan kredibilitas lembaga tersebut.
ILUSI DAMAI
Belakangan ini juga, muncul kabar tentang buzzer yang mulai menggaungkan narasi perdamaian. Namun, di sisi lain, publik juga dihadapkan pada isu penutupan siaran televisi, penutupan jalan, hingga bentrokan antara aparat dan rakyat yang terus berulang terjadi, tanpa adanya solusi maupun tindakan nyata dari pemerintah. Kontras semacam ini membuat ajakan damai terdengar kehilangan substansi. indah dalam wacana, tetapi sulit ditemukan dalam kenyataan.
#KABURAJADULU
Tagar kabur aja dulu yang sempat bergema di ruang publik kini terasa relevan ketika melihat sikap sebagian wakil rakyat. Alih-alih hadir untuk mendengar aspirasi dan memberikan solusi, mereka justru tampak menghindar dari tanggung jawab yang melekat pada jabatan mereka. Padahal, di tengah gelombang protes, kehadiran wakil rakyat semestinya menjadi jawaban, bukan justru menyisakan tanda tanya.
Bersatu untuk satu tujuan dalam memperjuangkan tuntutan yang ingin disampaikan.
Jangan bertindak anarkis atau terprovokasi untuk merusak fasilitas umum, karena pada akhirnya masyarakat sebagai pengguna fasilitaslah yang akan menanggung kesulitannya.
— DPM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
- https://www.tempo.co/ekonomi/kpid-jakarta-bantah-melarang-stasiun-tv-dan-radio-beritakan-liputan-demo--2064557
- https://jabar.viva.co.id/news/47125-stasiun-tv-dilarang-siarkan-aksi-demo-dpr-publik-sebut-pembungkaman
- https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn475k3gwk3o https://www.kalderanews.com/2025/08/30/inilah-dampak-nyata-demo-29-agustus-2025/
- https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2025/08/30/daftar-fasilitas-umum-dibakar-saat-demo-di-jakarta-ada-7-halte-transjakarta-dan-7-gerbang-tol?page=2
- https://www.kompas.com/hype/read/2025/08/29/194546166/dapat-tawaran-rp-150-juta-jadi-buzzer-jerome-polin-uang-rakyat-dipakai
- https://www.jakartadaily.id/local/16215797901/indonesian-students-stage-protest-in-jakarta-demanding-parliamentary-reform-and-cuts-to-lawmakers-allowances?hl=id-ID
- https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/darurat-pelanggaran-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-demonstrasi/?hl=id-ID
- https://www.liputan6.com/news/read/6145961/melihat-sederet-aksi-demo-29-agustus-2025-di-sejumlah-wilayah-indonesia